UU Ciptaker Sinkronkan Regulasi Agraria, ATR: Peraturan yang Ada Saling Bertabrakan

uu-ciptaker-sinkronkan-regulasi-agraria-atr-peraturan-yang-ada-saling-bertabrakan-1

JAKARTA – Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Negeri (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengucapkan UU Cipta Kerja positif menyinkronkan regulasi sektoral tata sumber daya agraria.

Suyus mengatakan diterbitkannya UU Cipta Kerja sebab salah satunya kebijakan sebelumnya terlalu rumit dan menimpa tindih.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Solusi Masalah Regulasi, Investasi Masuk Bantu Pemulihan Ekonomi

“Salah satunya terdapat kompleksitas & obesitas regulasi di tingkat pusat maupun daerah. Susunan yang ada saling bertabrakan satu sama lain, sehingga menghambat proses investasi, ” kata Suyus dilansir dari Antara, Jumat (11/6/2021).

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni Pasal 33 ayat (3). Ketentuan itu menjadi sumber pengaturan dalam pengelolaan sumber daya daerah yang dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kenyataannya banyak dari undang-undang sektoral cocok dengan kedudukan UUPA jadi terjadi ketidaksinkronan antar susunan tersebut.

Baca Juga: Bima Arya ke Bahlil: Saya Khawatir Ada Tsunami Regulasi

Menurut Suyus, dampak dari kondisi tersebut adalah konflik atau perkara agraria, terjadinya ketidakadilan di pengalokasian sumber daya negeri, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya daerah.

“Dengan terbitnya UU Cipta Kerja, maka kedudukan undang-undang sektoral terkait pengelolaan sumber daya alam disinkronisasi dan diintegrasikan balik agar saling mendukung, khususnya guna menyederhanakan proses perizinan terutama yang melibatkan peraturan sektoral, ” katanya.