UU Cipta Kerja Pangkas Birokrasi yg Gemuk

UU Cipta Kerja Pangkas Birokrasi yg Gemuk

JAKARTA – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU ini pun dipercaya berdaya dalam membangun tren investasi ramah lingkungan.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup 1993-1998 Sarwono Kusumaatmadja, sudah zamannya bahwa investasi ramah lingkungan masuk ke dalam pasar investasi dan untuk itu semua pengaturan tentang investasi lingkungan hidup diharuskan dipermudah. Dipermudah bukan berarti mengorbankan lingkungan. Karena pengaturan lingkungan hidup saat ini seperti halnya pengaturan di bidang lainnya masih dapat disederhanakan, namun tetap efektif.

Sarwono pun menyayangkan adanya persepsi umum, andaikata investasi dimudahkan otomatis itu berarti para pekerja dan lingkungan hidup dirugikan. Menurutnya, keberadaan UU Cipta Kerja adalah respons keadaan saat ini.

Lihat Juga:   Pengusaha dan AS Jajaki Peluang Investasi di Indonesia

“Karena anda sangat ketinggalan dalam regulasi. birokrasi juga terlalu gemuk dan petunjuk kita saat ini satu sama lain juga tidak sinkron sehingga kemudian pemerintah, dalam hal terkait Pak Jokowi mengambil inisiatif tuk membuat apa yang disebut Omnibus Law di mana segala macam aturan yang simpang siur lalu saling bertentangan dengan birokrasi yang gemuk ini diselesaikan sekaligus, ” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2020).

Pemerintah harus punya komunikasi yang bagus tentang UU Cipta Kerja supaya orang yakin bahwa undang-undangini tidak mengorbankan lingkungan atau para pekerja demi investasi. Menurutnya, karena tema utama yang ditonjolkan adalah mempermudah investasi, orang otomatis berpikir lingkungan hidup dikorbankan.

Lihat Juga: Menko Airlangga Sebut Sertifikasi Halal untuk UMKM Gratis Wujud di UU Ciptaker

“Padahal kan tidak. Karena banyak sekali instrumen-instrumen lingkungan hidup yang sudah waktunya diperkuat perannya, ” tuturnya.

Dia mengambil contoh dalam pengelolaan struktur ruang. Misalnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kemudian penilaian industri-industri berbasis resiko. Kalau risiko nya rendah tidak perlu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Jika risikonya sedang juga jangan AMDAL asalkan UPL dan UKL-nya (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) bagus.

“Kemudian semua perizinan di bidang lingkungan harus disatukan dalam izin usaha. Sehingga kalau terjadi masalah pada bidang lingkungan, maka izin usahanya dicabut. Kalau sekarang kan bukan. Jadi segmentasi aturan ini yang sedang dibenahi, ” tuturnya.

Mispersepsi menurutnya terjadi dikarenakan yang paling getol menyambut baik UU Cipta Kerja adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia.