UNDANG-UNDANG Cipta Kerja, Pengusaha Dilarang Tukar Upah Lebih Rendah

UNDANG-UNDANG Cipta Kerja, Pengusaha Dilarang Tukar Upah Lebih Rendah

JAKARTA porakporanda Pemerintah mengklaim bahwa Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja menganjurkan hak-hak pekerja atau buruh. Pada klaster ketenagakerjaan dijelaskan bahwa kongsi atau pengusaha dilarang memberikan risiko buruh lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Gajah Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, dalam klaster Ketenagakerjaan UNDANG-UNDANG Ciptaker, pekerja akan mendapatkan imbalan tahun berikutnya lebih besar dibanding upah tahun sebelumnya.

“Kemudian pada situ dikatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah sebab tahun sebelumnya. Demikian pula setelah upah dalam UU Ciptaker serupa upahnya tidak boleh lebih rendah dari upah tahun sebelumnya, ” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, BNPB, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menepis isu ihwal upah. Di mana, ketentuan soal upah minimum di UNDANG-UNDANG Omnibus law Cipta Kerja langgeng ada, tapi banyak yang menilai ada perubahan skema penetapannya. Ada sektor-sektor tertentu yang dikecualikan di dalam urusan upah minimum.

Terkait dengan situasi itu, Airlangga menegaskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak dihapus, namun UMP akan menjadi indikator utama dalam penentuan upah.

“Kemudian upah kecil, dikatakan tidak ada upah minimum, ini tetap ada baik provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi yang menjelma upah minimum provinsi itu tersedia batas minimalnya, kemudian upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dibanding upah minimum provinsi dan itu yang menetapkan Gubernur, ” prawacana dia.