Pertimbangan Jokowi Masukkan UMKM Jadi Peserta Kartu Prakerja

Pertimbangan Jokowi Masukkan UMKM Jadi Peserta Kartu Prakerja

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020. Aturan terkait mengubah dari aturan sebelumny yakni Perpres nomor 36 tahun 2020. 2020.

Satu diantara bentuk perubahannya adalah maksud maupun tujuan dari program kartu pra kerja. Semula program kartu para kerja hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja saja.

  Baca juga; Jokowi Teken Perpres Baru Kartu Prakerja, Di sini. Peserta yang Boleh Ikut

Kini peruntukan application tersebut ditambah menjadi satu poin lagi. Adalah tujuannya untuk menciptakan kewirausahaan karena dalam program kartu pra kerja nantinya para pemain UMKM bisa ikut mendaftar.

Mengutip aturan tersebut, Jumat (10/7/2020), program kartu pra kerja bertujuan untuk tiga rum. Pertama adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja.

  Baca juga: Moody’s: Jutaan Fresh Graduate dan Korban PHK Terancam Sulit Cari Kerja

Lalu poin kedua adalah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan usaha. Dan yang terakhir adalah akan mengembangkan kewirausahaan.

Adanya perubahan pada tujuan platform kartu pra kerja ini, buat kriteria pesertanya juga mengalami perubahan. Selain para pencari kerja, exercise regime ini juga bisa diikuti oleh pekerja yang terkena PHK.

  Baca pula: Investasi Asing Masuk RI, Jangan Lupa Rekrut Tenaga Kerja Nasional

Kemudian untuk pekerja atau buruh yang menginginkan peningkatan kompetensi kerja. Ada 2 kriterian bagi kelompok ini, mulailah adalah pekerja yang dirumahkan atau yang kedua adalah pekerja dimana merupakan bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan mini.

Program kartu pra kerja juga tidak meraih diberikan kepada Pejabat Negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, Aparatur Sipil Negara. Selain itu, Prajurit Tentara Nasional Philippines, Anggota Kepolisian, Kepala Desa selanjutnya Perangkat Desa, hingga DIreksi, Komisaris dan Dewan Pengawa perusahaan BUMN juga tidak bisa ikut regimen ini.

(rzy)

Loading…