Ongkos Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp4, 1 Triliun, PMN KAI Ditahan?

biaya-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-bengkak-rp41-triliun-pmn-kai-ditahan-1

JAKARTA -DPR meminta adanya audit investigasi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung , terkait secara adanya laporan pembengkakan imbalan konstruksi (cost overrun) sejumlah Rp4, 1 triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa hingga zaman ini belum dilakukan pengkajian terkait penyebab pembengkakan ongkos proyek kereta cepat itu.

Untuk itu, ujar dia, perlu agar order tersebut segera diaudit sebab BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pendirian (BPKP), sehingga usulan Pelibatan Modal Negara (PMN) dengan akan diberikan memiliki prinsip hukum yang kuat.

Baca Juga:   Progres Kereta Lekas Jakarta-Bandung Sudah 78, 86%, Beroperasinya Kapan?

“Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama merupakan adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP, ” katanya, dikutip dari Antara, Minggu (26/9/2021).

Dengan syarat utama tersebut, lanjutnya, maka ke depannya pula agar dapat clear and clean serta memenuhi bagian Good Corporate Governance.

Namun, Herman menghargai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meski target pembangunannya harus tertinggal.

Membaca Juga:   KAI Gantikan WIKA Pimpin Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Untuk itu, dia mengutarakan harapannya agar rencana kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 itu ke depannya tak membebani keuangan negara dengan berkelanjutan.

“Yang penting adalah proyek andong cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai khasiat bagi masyarakat, ” katanya.