Menteri Basuki Tekankan Peningkatan Kualitas Rumah Subsidi

Menteri Basuki Tekankan Peningkatan Kualitas Rumah Subsidi

JAKARTA – Kementerian Order Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Layanan Umum Was-was Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan penandatanganan Konvensi Kerja Sama (PKS) dengan 30 Bank Pelaksana untuk penyaluran simpanan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2021.

Dalam kesempatan tersebut serupa diluncurkan aplikasi SiPetruk (Sistem Penilikan Konstruksi) yang diperuntukkan bagi para pengembang untuk memastikan kualitas tempat yang dibangun.

Baca Serupa: Ada Covid-19, 777. 708 Unit Rumah Murah Terbangun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya berharap dengan program penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan peluncuran aplikasi Sipetruk, sanggup terus mendorong peningkataan pengawasan penyaluran KPR Subsidi FLPP. Sebab keberhasilan penyaluran FLPP tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat daripada kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang.

“Pengembangan digital memang harus cepat kita lakukan, tetapi jangan hanya mengejar volume. Dengan adanya aplikasi Sipetruk tersebut harus lebih terjamin kualitas rumah MBR yang dibangun. Selama tersedia uang APBN dalam pembangunannya, oleh karena itu Kementerian PUPR bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjaga kualitasnya. Pastikan subsidi sampai ke tangan yang tepat, jangan main-main dengan uang subsidi dan kualitasnya sekali teristimewa harus dapat dipertanggungjawabkan, ” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/12/2020).

 

Dengan alokasi anggaran FLPP tahun 2021 sebesar Rp19, 12 triliun untuk 157. 500 unit rumah, Menteri Basuki berharap agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melayani kebutuhan rumah bagi MBR yang lebih baik.

“Pihak Bank harus memilih pengembang yang memang betul-betul serius ingin membentuk rumah subsidi. Karena masih tersedia beberapa kasus di lapangan, pada mana pelanggan yang sudah akad namun belum dibangun-bangun rumahnya, atau sudah dibangun tetapi tidak setimpal ditempati, ” ungkap dia.