Kabel Terancam Dipotong, APJATEL Keluhkan Mahalnya Tarif Sewa Utilitas di Surabaya

Kabel Terancam Dipotong, APJATEL Keluhkan Mahalnya Tarif Sewa Utilitas di Surabaya

JAKARTA – Negeri Kota (Pemkot) Surabaya mengundang semesta operator jaringan dan layanan telekomunikasi dalam rangka sosialisasi dan penyerasian atas penilaian sewa barang milik daerah Pemkot Surabaya yang sudah dilakukan oleh Kantor Jasa Taksir Publik (KJPP) pada akhir minggu lalu.

Dalam kerap yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Dr. Ikhsan, S. Psi. MM. & didampingi oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta dihadiri oleh, pihak operator jaringan dan layanan telekomunikasi yang juga merupakan bagian dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Asosiasi Pengelola Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), menyatakan kalau Pemkot Surabaya bersikukuh tetap akan menerapkan harga sewa dengan pendekatan harga pasar (komersial) bukan memakai pendekatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap jaringan telekomunikasi dengan melintas di seluruh wilayah Kota Surabaya.

Mengucapkan Juga: Harmonisasikan Regulasi, Apjatel Terlanjur Pemerintah Pusat dan Daerah

Lebih lanjut dalam presentasinya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Ikhsan S menyerahkan contoh di jalan Raya Darmo di mana saat ini kehormatan pasar tanah di jalan Sundal Darmo mencapai Rp30 Juta per meter sehingga jika diasumsikan satu jaringan utilitas dimanfaatkan oleh 25 operator, maka pemerintah Kota Surabaya akan mengenakan harga sewa sejumlah Rp13. 333 per meter bohlam tahun per operator.

Jika operator telekomunikasi memiliki kabel di sepanjang jalan Raya Darmo sepanjang 4 km, artinya setiap operator harus membayar minimal Rp53 juta per tahun. Jumlah yang harus dibayar oleh operator tersebut akan jauh lebih tinggi lagi ketika mereka memiliki jaringan kabel di dua ruas jalan Raya Darmo untuk keperluan back up jaringan atau memiliki jaringan dalam wilayah lain di kota Surabaya. Harga sewa utilitas antara kepala wilayah dengan wilayah lainnya mau berbeda-beda, tergantung harga nilai rekan di wilayah tersebut.

Baca Juga: 4 Keterangan Kabel Fiber Optik di Tangsel yang Kian Semrawut

Dalam sosialisasi yang dikerjakan secara daring, Ikhsan juga menjelaskan bahwa operator telekomunikasi harus lekas membayar sewa tersebut kepada Pemkot Surabaya. Jika tak segera membalas sewa tersebut dan setelah memperoleh surat peringatan ketiga maka mau diproses oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan jaringan yang dimiliki operator telekomunikasi akan ditertibkan atau diputus oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Pemkot Surabaya. Sebagai informasi saat ini. Surat Peringatan pertama (SP1) telah dilayangkan oleh Pemkot Surabaya pada simpulan Juli lalu ke hampir seluruh operator telekomunikasi.

Menanggapi rencana Pemkot Surabaya yang hendak mengenakan tarif sewa dengan skema komersial, sangat disesalkan oleh Muhammad Arif, Ketua Umum APJATEL. Taat Arif, operator telekomunikasi yang tergabung dalam APJATEL dan ATSI, tidak tak ingin mendukung program Pemkot Surabaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“APJATEL dan ATSI akan mendukung sempurna program peningkatan PAD oleh Pemkot Surabaya. Namun skema harga yang diberikan oleh Pemkot Surabaya tak masuk akal. Saat ini telekomunikasi merupakan kebutuhan utama masyarakat, sudah seperti listrik dan air. Terlebih lagi di saat pandemic COVID-19 seperti saat ini, di mana masyarakat diharuskan untuk beraktivitas sebab rumah, bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) serta belajar dari rumah atau School From Home (SFH) Telekomunikasi ialah urat nadi perekonomian nasional, ”ujar Arif dalam keterangan resmi, Rabu (12/8/2020).

“Kami meminta kepada Pemkot Surabaya agar jaringan Fibre Optic (FO) yang telah dibangun oleh penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diperlakukan sebagai Infrastruktur Vital seperti Listrik dan Air. Mana kira-kira masyarakat Surabaya saat ini mampu menjalankan kegiatannya secara online sesuai melalui Zoom Webinar, Google Meeting & Class dll, apabila tidak ada FO yang kami bentuk di kota Surabaya”, tegas Pintar.

Loading…