Eksportir Benih Lobster ‘Tersandung’ Kasus Manipulasi Edhy Prabowo, Cek 4 Faktanya

Eksportir Benih Lobster 'Tersandung' Kasus Manipulasi Edhy Prabowo, Cek 4 Faktanya

JAKARTA – Komisi Pengawas Pertandingan Usaha (KPPU) mencium adanya praktik monopoli ekspor benih lobster. Tersebut merupakan babak baru pasca-ditetapkannya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka suap izin ekspor benih lobster.

Untuk itu pihaknya akan memanggil eksportir benih lobster. Jika benar melanggar aturan, akan dikenai denda Rp1 miliar.

Berikut fakta-faktanya seolah-olah dirangkum Okezone , Jakarta, Sabtu (5/12/2020).

  Baca juga: Hashim Djojohadikusumo: Saya Siap Dipanggil KPK Soal Kasus Benih Lobster

1. 40 Eksportir Benih Lobster Segera Diperiksa

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera melakukan investigasi terkait ekspor benur lobster yang menjadikan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka korupsi. KPPU pun memanggil sejumlah perusahaan eksportir lobster tersebut untuk dimintai informasi.

Komisioner KPPU Afif Hasbullah mengatakan, 40 perusahaan eksportir yang diminta keterangan pada rangka penyelidikan terkait kasus dugaan monopoli pada pengiriman ekspor benur lobster. Rencana pemanggilan dilakukan pada pekan ini untuk mencari corong bukti yang cukup.

  Baca juga: Hashim Djojohadikusumo: Ekspor Benih Lobster Ditutup Era Susi Itu Keliru!

“Semua dipanggil, masalah timing kapan mereka hadir itu investigator yang mengetahui. Yang nyata 40 itu dimintai keterangan & data (untuk) penelitian, kalau pada penyelidikan bisa dipanggil lagi. Itu hanya (untuk) mendapatkan alat data dasar. Ini pantes atau tidak naik ke penyelidikan, ” ujarnya saat ditemui di Hotel Aloft, Jakarta.

2. Perusahaan Jasa Pengiriman Pula Diperiksa

Selain para eksportir, KPPU juga akan meminta keterangan daripada perusahaan jasa pengiriman benur lobster tersebut. Namun, dirinya tidak menuturkan secara rinci perusahaan mana dengan akan dimintai keterangan tersebut.

Selain itu, tinggi Guntur, seluruh pihak yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan dimintai keterangan. Termasuk juga Kementerian dan Lembaga dengan terkait dengan ekspor benur lobster tersebut.

“Pihak yang berurusan di KPK, tidak menutup kemungkinan akan dipanggil. Tercatat dari kementerian yang dianggap mengetahui karena posisinya kan ini kasus dugaan monopoli atas pengiriman. Tersedia pelaku usaha, kemudian ada peristiwa lain terkait kebijakan apakah menuju ke monopoli. Kalau dari kebijaksanaan enggak ada, ” jelasnya.