Bayaran Pemerintah Rp607 Triliun, Menperin: Bisa Dibayangkan Beli Keluaran dalam Negeri

belanja-pemerintah-rp607-triliun-menperin-bisa-dibayangkan-beli-produk-dalam-negeri-1

JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengungkapkan bahwa potensi belanja pemerintah maupun awak usaha nasional sangat besar untuk dapat dibelanjakan produk dalam kampung . Diharapkan pengunaan biaya pada produk lokal bisa membangkitkan kembali gairah usaha bagi para pelaku industri di tanah air

“Manfaatnya antara lain dapat menghemat devisa negara, mengurangi ketergantungan terhadap buatan impor, meningkatkan kesempatan kegiatan, dan meningkatkan utilisasi pabrik nasional, ” tuturnya.

Adapun potensi belanja bahan dan belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2021 mencapai Rp607, 7 triliun. Jumlah tersebut semestinya bisa dioptimalkan sebagai peluang terhadap penyerapan produk dalam kampung.

Mengucapkan Juga:   Menko Luhut ke Jokowi: Lapor Pak, BPKP Audit Kementerian

”Dapat dibayangkan jika separuhnya saja dapat diserap oleh industri di negeri, maka industri di negeri dipastikan dapat tumbuh pesat, ” ungkap Agus.

Apalagi, Kepala Joko Widodo kerap mendahulukan agar anggaran pemerintah sanggup diprioritaskan untuk belanja buatan dalam negeri. Dukungan itu diperkuat melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan beranggotakan seluruh Menteri dan Besar Lembaga.

“Saya sendiri sebagai Menteri Perindustrian ditunjuk Bapak Presiden sebagai Ketua Harian, ” imbuhnya.

Mengucapkan Juga:   Boikot Menggema, Ini Daftar Produk Israel di Indonesia

Tim Nasional P3DN memiliki tugas-tugas di antaranya memantau penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan, melakukan koordinasi dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Awak P3DN, melakukan promosi & sosialisasi mengenai produk di negeri, mengawasi implementasi koalisi nilai TKDN, dan mengoordinasikan penyelesaian masalah yang muncul terkait penghitungan nilai TKDN.

“Selain tersebut, Undang-undang Nomor 3 Tarikh 2014 tentang Perindustrian memercayakan pemberdayaan industri dalam kampung melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Yang menetapkan saya garis bawahi pada peraturan ini di antaranya adalah Pasal 86 dengan mengatur bahwa produk dalam negeri wajib digunakan sebab lembaga negara, kementerian, institusi pemerintah nonkementerian, termasuk satuan kerja perangkat daerah, ” paparnya.