Ada Subsidi Perpajakan dalam UU Membangun Kerja

Ada Subsidi Perpajakan dalam UU Membangun Kerja

JAKARTA – Pemerintah menganjurkan subsidi perpajakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kegiatan . Ada tiga poin di subsidi perpajakan/

“Pertama Pajak Penghasilan (PPh). Seperti penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi secara kriyeria WNA yang sudah183 hari di Indonesia merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Lalu WNI 183 hari di luar Nusantara dapat menjadi Subjek Pajak Asing Negeri (SPLN), ” bunyinya seperti dikutip Okezone , dalam butir-butir pengaturan UU Membangun Kerja Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Minggu (10/10/2020).

Kemudian, lanjut dia, penghapusan PPh Dividen DN karakter pribadi sepanjang dinvestasikan di Indonesia dan badan. Dan penghapusan PPh Dividen LN yang diterima orang pribadi DN dan badan DN sepanjang diinvestasikan di Indonesia.

Baca Juga:   Berbagai Manfaat Klaster Ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja

“Kedua yakni Pajak Pembesaran Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Misalnya penambahan objek Barang Tepat Pajak (BKP). Pengaturang Pengkreditan pajak masukan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Dan mendefinisikan ulang persetujuan penyerahan BKP, ” ungkap dia.

Baca Pula: Fakta di Balik Hoaks UMP Dihapus dalam UU Cipta Kegiatan

Kemudian, sendat dia, ketiga yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Serupa pengaturan ulang sanksi administrasi untuk mendorong kepatuhan pajak. Lalu pengaturan ulang imbalan bunga atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Lalu menganjurkan kepastian hukum dalam penerbitan ketetapan pajak.

“Keempat yakni Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Misalnya pemerintah menetapkan kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan PDRD, termasuk dapat menetapkan bayaran PDRD yang berlaku secara nasional. Dan pemerintah melakukan evaluasi Perda PDRD untuk menguji kesesuaian jarang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lebih tinggi dan/atau kebijakan fiskal nasional, ” ungkap dia.

(fbn)