3 Fakta Keluhan Pengusaha Mal Selama PPKM Darurat, Tidak Ada Profit tapi Pasti Bayar Pajak

3-fakta-keluhan-pengusaha-mal-selama-ppkm-darurat-tak-ada-profit-tapi-tetap-bayar-pajak-1

JAKARTA porakporanda Bila pemerintah betul mewujudkan perpanjangan PPKM Darurat oleh sebab itu dipastikan akan membuat banyak sektor usaha yang gulung tikar. Tapi yang pasti karakter usaha pusat perbelanjaan pedengan mal akan kena hantaman keras.

Demikian ini fakta-fakta yang dikumpulkan Okezone tentang dampak PPKM Gawat yang diperpanjang, Minggu (18/7/2021):

1. Hantaman Keras Bagi Pelaku Cara Mal

Kebijakan PPKM Darurat dengan diperpanjang menekan pengusaha karena semakin tidak ada keuntungan dan tidak ada omzet. Tapi biaya operasional terus berjalan, gaji karyawan kudu dibayar, para pedagang biar juga harus membayar sewa tempat.

Baca Juga:   Kulak Hanya Sampai Jam 1 Siang saat PPKM, Pedagang: Tidak Ada yang Kulak

“Di mal itu banyak beraneka macam pedagang. Dan mal sudah tutup hampir dua minggu. Jadi kalau PPKM Kritis ini diperpanjang lagi, pengusaha tidak ada profit, tak ada omzet. Para distributor juga harus membayar sewa tempat. Bisa dibayangkan dengan jalan apa mereka mengatur cash flownya, ” ungkap Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang.

Selain itu, jika PPKM Darurat benar diperpanjang, oleh karena itu ada tiga kemungkinan dengan terjadi. Pertama, kemungkinan bakal ada pengusaha yang siap bertahan dengan cash flow seadanya. Artinya, ada hubungan antara pihak pengusaha dengan para pekerjanya, dengan menurunkan gaji pegawai.

Kedua, adanya kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kemudian yang ketiga, bertambah ekstremnya lagi para pengusaha akan menutup usahanya, ” tambahnya.

2. Ancaman PHK Pegawai di Mal

Ketua Umum Perserikatan Pengelola Pusat Belanja Nusantara (APPBI) Alphonsus Widjaja memproyeksi dampak PPKM Darurat ke pelaku usaha pusat honorarium. Dia mengaku bila dampaknya akan sangat memberatkan.

Baca Pula:   Menko Luhut Umumkan Perpanjangan PPKM Darurat Sore Tersebut

“Jika ternyata PPKM Perlu diperpanjang sampai dengan 6 minggu maka tentunya hendak sangat memberatkan. Bukan hanya Pusat Perbelanjaan saja tapi juga seluruh dunia cara, ” ujar Alphonsus.

Dia mengkhawatirkan hendak terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dan juga diperkirakan akan ada penyewa yang mengucup usahanya.

Setidaknya jumlah karyawan Pusat Perbelanjaan di seluruh Indonesia sekitar 280. 000 orang. Angka ini belum termasuk pegawai penyewa / tenant. “Potensi yang dirumahkan atau terkena PHK sekitar 30%, ” katanya.